Tugas 3 Etika Bisnis: Masalah Keadilan dalam Bisnis

- Maret 14, 2021

Contoh Kasus Masalah Keadilan dalam Bisnis

Nama : Mukhammad Eko Setiawan

NIM : 01219059

Kelas : Manajemen A-01

Mata Kuliah : Etika Bisnis

Universitas Narotama Surabaya

Kasus Lumpur Lapindo

Banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi), adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak tanggal 29 Mei 2006. Lokasi semburan tersebut merupakan kawasan pemukiman dan disekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, serta jalur kereta apilintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

Semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui atau bisa dikatakan juga bencana alam/faktor alam.

Dampak yang ditimbulkan dari semburan ini antara lain:

· Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan.

· Lahan dan ternak juga terkena dampak lumpur

· Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja

· Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.

· Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)

· Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit.

Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 triliun. Sejumlah warga dari Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan korban lumpur Lapindo, mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu [29/5/2019]. Mereka membentangkan spanduk tuntutan penuntasan kasus lumpur Lapindo yang telah berlangsung sejak 29 Mei 2006. Masalah ganti rugi, masih ada sejumlah warga yang belum terlunasi dari segi tanah dan bangunan. Khususnya aset warga berupa pondok pesantren, pabrik, juga lahan kosong dan sawah.

Walhi Jawa Timur telah melakukan penelitian terkait kualitas tanah dan air di sekitar area terdampak lumpur, 2008 hingga 2016. Hasilnya menunjukkan ada kandungan polycyclic aromatic hydrocarbon [PAH] hingga 2.000 kali diambang batas normal. PAH menurut program lingkungan PBB [UNEP], merupakan senyawa organik berbahaya bersifat karsiogenik yang dapat memicu kanker. Sedangkan laporan tim kelayakan permukiman bentukan Gubernu Jawa Timur menyebutkan level pencemaran udara oleh hydrocarbon mencapai 8.000 hingg 220 ribu kali lipat di atas ambang batas.

Kondisi buruk ini makin bertambah dengan keluarnya izin pengeboran barak menjadi pengeboran baru. Namun, ditolak sejumlah warga setempat. Hilangnya hak warga berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial budaya, perlu dipikirkan menyeluruh pemerintah. Hal ini juga dipengaruhi rencana penghapusan administrasi desa-desa yang tenggelam. Bila dilakukan akan menyulitkan warga mengurus pencatatan administrasi kependudukan.

Sumber:

https://nmn93.wordpress.com/2014/11/14/jurnal-etika-bisnis-keadilan-dalam-bisnis/